 |
| Foto Isl, Militer Indonesia |
Oleh:
*Natho M Pigai
Penempatan Pasukan TNI di Papua bagikan bisnis militer dan
belajar berpolitik di tanah papua, TNI tidak menjalanikan sesuai fungsi dan
tugas yang sebenaranya.
Selain itu, di sepanjang perbatasan PNG, TNI juga
difungsikan sebagai penjaga perbatasan, sehingga pos-pos perbatasan didirikan.
Namun demikian pos-pos tersebut tidak hanya didirikan disepanjang perbatasan,
tapi juga di tengah kampung-kampung dan di lokasi-lokasi perusahaan. Tentara
pada pos yang terdapat dikampung-kampung seringkali mengganggu penduduk,
meminta makan, hingga melakukan tindak kriminal pembunuhan terhadap penduduk .
Sedangkan aparat pada pos-pos di areal perusahaan selalu mendapat uang jajahan
setiap bulannya dari perusahaan.
Sebenarnya pos-pos TNI di areal perusahaan tidak dibutuhkan,
Keberadaan tentara dalam rangka operasi pembinaan juga tidak dapat
dipertanggungjawabkan, Ketidak jelasan operasi ini dapat dilihat dari
gangguan-gangguan keamanan terhadap perusahaan tidak berkurang, karena pada
dasarnya justru gangguan keamanan datang dari pihak itu sendiri, disamping
perusahaan harus mengeluarkan biaya pengamanan untuk TNI.
Ada beberapa keuntungan bagi status politik dan bisnis
tentara dengan membiarkan keberadaan pasukan dan segala aktifitasnya. Secara
politik mempertahankan adanya gangguan keamanan berarti ketergantungan terhadap
keberadaan pasukan, dan secara bisnis berarti tetap bertahannya sumber-sumber
keuangan militer. Dengan hadirnya brimob di Papua bahwa anggota brimob juga
banyak berlaku kasar pada rakyat sipil keberlangsungan bisnis antara TNI dan brimob.
Pada wilayah Perusahaan yang ada di Papua, paling tidak
terdapat tiga Pos TNI yang bertugas menjaga perusahaan. Padahal Perusahaan
tidak termasuk dalam katagori obyek vital yang harus diamankan, terkecuali
perusahan raksasa yaitu, PT Freeport di Tembagapura Papua yang diakui untuk
mengamankan oleh TNI.
Tentara adalah satu dari sekian banyak perusahaan yang
memanfaatkan jasa pengamanan TNI, dan ini
bisnis yang dilakukan oleh pasukan dilapangan, karena mereka ditugaskan
langsung dari Jakarta.
Kenyataan diatas mengungkapkan makin tidak jelasnya posisi
Pos-pos tentara di wilayah Papua yang di miliki oleh tentara di setiap titik
perusahaan yang ada di Papua. Jika sebelumnya tidak ada keberadaan tentara disana, maka otomatis tidak ada lagi
gangguan disana terhadap masyarakat sipil setempat.
Penulis Adalah anggota AMP KK Bandung
Tidak ada komentar