 |
| AMP dan FREE- WP Bandung, Usai Aksi menyikapi kasus di Dogiyai |
PERANG OPINI...terhadap kondisi Papua terus meroket. Kebijakan negara
RI atas salah satu tindakan herbal oleh aparat TNI/POLRI adalah
melakukan OTOPSI terhadap sekian ribuh tulang belulang manusia Papua yg
sudah jadi tanah [1961-2017].
WIRANTO Menteri Bidang Hukum dan HAM
berdali dengan tindakan otopsi. adalah opini belaka, alias perang
saraf..mengarahkan para pemerhati papua dalam suatu cara negara agar
dinilai serius atas kasus-kasus ditanah papua.
Soal, tuntutan rakyat papua, hanyalah opini belaka, sebab hampir
seluruh pejabat negara mulai dari gubernur hingga ketua RT tidak
menyadari akan kehendak rakyat secara universal. Bahkan terkotak-kotak
dalam kepentingan. Adapun dapat dihitung dengan jari yang benar - benar berjuang demi masyarakat untuk membawa keluar dari segala kekejaman negara yang tak bertanggung jawab ini.
Kami yang hidup dan tinggal bersama rakyat jelata, sering kali marah,
dengki bahkan benci kpd semua pihak selalu beropini terhadap hidup
rakyat papua. Keprihatinan hidup mereka menjadi komoditi handal dalam
mempertahakan kursi empuknya.
OTOPSI bukanlah solusi, juga tdk
akan mengobati luka batin rakyat papua. sangat disayangkan opini publik
oleh PARA pejabat negara indonesia cepat terpancing tanpa tindakan.
Dalam kondisi demikian rakyat tidak opini tetapi tindakan dan langkah
kongrit.
BISA PAPUA MENIRU gaya dan strategis perjuangan negara TIMUR
LESTE...? Mengapa Timur Leste bisa lepas dari NKRI....? Yang saya ikuti
adalah Para pejabat mulai gubernur hingga pemerintah terkecil
memiliki niat yang sama yakni ingin mau merdeka, dan berani letakkan
jabatan sekalipun beliau menjabat sebagai, Gubernur, Bupati/Walikota hingga Kepala kampung (M)
Tidak ada komentar